Muara Rupitn - SeputarKito.com, Kabupaten
Muratara sukes menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
2017 yang dihadiri oleh Kementerian
desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, DPR
RI dan Bappenas dan Bappeda Provinsi Sumsel.
Guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain, pihak kementerian
berjanji akan membantu pembangunan di Muratara dan membawa hasil Musrenbang
tersebut ke pemerintah pusat.
Acara ini
dilaksanakan didepan kantor Pemkab Muratara, Rabu, 22 Maret 2017. Bupati Muratara
H Syarif Hidayat serta wakil bupati Muratara H Devi Suhartoni mengatakan.
Pihaknya sangat berharap pemerintah pusat membantu percepatan pembangunan di
wilayah Kabupaten Muratara. Baik itu masalah pembangunan fisik infrastruktur
dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik kesehatan, perekonomian dan
kesehatan. Sehingga pembahasan itu dapat, menuntaskan permasalahan krusial yang
terdapat di Kabupaten Muratara.
“Kita harap
semua peserta yang hadir dapat menyampaikan semua kendala pembangunan yang
prioritas berada di Muratara. Sehingga bisa dapat segera direalisasikan dan
didengar oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Kembali ia terangkan, pemkab Muratara berharap kepada seluruh SKPD bergerak mengejar dan melakukan jemput bola
melakukan koordinasi ke pemerintah pusat.
“Kita semua
ingin Muratara ini cepat melakukan pembangunan, itu semua harapan kita. Jadi
tolong semua masyarakat maupun pemerintah agar mendukung dan bergerak sehingga
pembangunan itu bisa direalisasikan,” pungkasnya
Sementara itu, finalis
dari DPR RI komisi V Fauzi Amroh mengatakan. Wilayah Muratara merupakan daerah
yang masuk dalam wilayah tertinggal. Hal tersebut
merupakan tanggung jawab penuh pihak kementerian desa pembangunan daerah
tertinggal dan transmigrasi, untuk menggenjot pembangunan di wilayah Kabupaten
Muratara.
“Kita sangat
memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan tersebut,
saya harap acara ini dapat menjadi tonggak kemakmuran dan menuju Muratara
bangkit,” katanya.
Dia
menambahkan, permasalahan dasar yang mesti dituntaskan di wilayah Kabupaten
Muratara sangat krusial seperti infrastruktur dasar jalan, jembatan, sanitasi,
listrik dan air bersih. Hampir rata-rata pembangunan tersebut belum terealisasi
di wilayah Muratara.
Selaku anggota
DPRD RI, dia berharap pihak pemerintah setempat. Baik anggota eksekutif maupun
legislatif, selalu melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat baik,
Kementerian, Bappenas dan DPRD RI. “Kami siap sepenuh hati membantu wilayah
Muratara, ini sudah kewajiban kami selaku perwakilan rakyat,” tegasnya.
Sementara itu,
perwakilan dari Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Dahlan menuturkan, pihaknya berupaya penuh untuk membantu Kabupaten Muratara.
“Penuntasan
masalah krusial tersebut, harus diatasi dengan penyusunan program secara sistematis
dan skala prioritas. Sehingga semua aspirasi masyarakat dapat terserap dengan
maksimal,” ungkapnya.
Selama ini
banyak kejadian, program serta rancangan pembangunan daerah tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Sehingga hal itu mengakibatkan pembangunan di sejumlah
daerah tidak tepat sasaran.
“Semua hasil
Musrembang ini akan kami bawa ke Kementerian dan mudah-mudahan secepat mungkin
realisasi,” janjinya.
Laporan: Supriyadi
Editor : Dwi Irmayanti
Editor : Dwi Irmayanti
