Ketua DPD HTI Sumsel: Pembubaran HTI Kedzoliman Rezim Pemerintah

Palembang - SeputarKito.com, Kebijakan pemerintab melakukan pembubaran terhadap ormas HTI langsung di respon oleh HTI Sumsel sebagai bentuk kezaliman pemerintah karena tanpa ada negosiasi atau dialog. 

Hal ini, dinyatakan oleh ketua DPD I HTI Sumsel, Mahmud Jamhur, pembubaran HTI jelas bentuk kedzoliman rezim berkuasa. “Ini bentuk kezoliman pemerintah, tanpa dialog kemudian dibubarkan. Tidak ada dialog dan tiba-tiba saja dibubarkan,” Jamhur saat dikonfirmasi, Senin (8/5).

Menurutnya, pembubaran organisasi tersebut kemungkinan lantaran kepentingan mereka terganggu dengan berbagai kritik yang sering disampaikan oleh HTI kepada pemerintah.

“Kritik itu untuk kebaikan Indonesia. Karena Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak pula anti kebhinekaan. Jadi apanya yang dilanggar oleh HTI, bahkan HTI juga tidak pernah mengganggu ketertiban umum,” ungkap dia.

Jamhur mempertanyakan, tindakan penentangan apa yang pernah dilakukan HTI. “Makanya mananya yang menantang? Mana? Islam dan sejarahnya ada Ideologi Islam syariah yakni khilafah. Dan kami merasa ini ada ketakutan rezim,”ucap dia.

Mengenai langkah hukum yang akan diambil, HTI Sumsel sendiri hanya menyerahkan urusan tersebut pada DPP HTI di pusat.“Kalau langkah hukum itu urusan DPP HTI Indonesia yang berada di pusat,” jelas dia.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumumkan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (8/5/2017) siang. Keputusan ini disampaikan usai rapat terbatas tingkat menteri di jajaran Kemenko Polhukam.

"Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi, maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia," ujar Wiranto di kantornya.

Menurutnya, pembubaran HTI ini setelah Presiden Joko Widodo meminta agar organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dikaji keberadaannya. Wiranto akhirnya mengumpulkan seluruh pimpinan instansi terkait untuk membahas lebih dalam hal tersebut.

Akhirnya, dalam rapat terbatas tersebut dilakukan finalisasi proses pengkajian terhadap keberadaan HTI. Dalam pernyataan resminya, Wiranto menyatakan sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Selain itu, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, serta ciri Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

“Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI,” jelasnya.

Sumber: Net/Detik
Editor: Dwi Irmayanti 

DPD Perindo Muratara Siapkan Kader Berkualitas dan Militansi Melalui ToT dan LKD

Rupit - SeputarKito.com, partai Perindo melalui pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Muratara mengadakan Training of Trainer (ToT) dan Latihan Kader Dasar (LKD) bagi pengurus disemua tingkatan, baik DPD DPC Organisasi sayap maupun DPRT dan eksternal partai Perindo.

Bertempat di Gedung Serba Guna KBM Kelurahan Muara Rupit, Kabupaten Muratara, Acara ToT dan LKD Perindo Muratara dibuka langsung ketua DPW Perindo Sumsel, Febuar Rahman, SH dengan mengusung tema “Melalui ToT dan LKD DPD Perindo Muratara, Kita Tingkatkan Kualitas dan Militansi Kader Menuju Kemenangan Pileg Dan Pilpres Tahun 2019”, Rupit, Minggu, 7 Mei 2017.

Dalam pembukaan ToT dan LKD DPD Perindo Muratara, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) Febuar Rahman berpesan kepada 107 orang peserta untuk  bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh materi yang diberikan. Sebagai partai yang baru berdiri dan terus berkembang, Perindo membutuhkan pengurus dan kader militan yang siap membesarkan partai.

“Kita mempersiapkan kader yang berkualitas untuk memenangkan pertarungan di 2019. Karena itu kita harus mempersiapkan sumber daya kader yang bagus dan benar-benar menjadi pejuang,” terangnya.

Senada dengan Febuar, ketua DPD Perindo Muratara, Afrizal, S. Ag, menyatakan kepada kader Perindo Muratara bahwa pentingnya mengikuti ToT dan LKD ini. Baginya, proses ini merupakan tahapan kader untuk mengenal lebih dalam tentang visi-misi, AD & ART dan GBPP (Garis Besar Perjuangan Partai) Perindo. Lanjutnya, sehingga kader berkesempatan mendapatkan tiket atau persyaratan mencalonkan diri untuk mencalonkan diri sebagai dewan maupun kepala daerah.

“Proses ini penting untuk pemahaman kader guna mengenal lebih dalam lagi tentang visi-misi partai, AD & ART dan GBPP partai Perindo sehingga berkesempatan untuk mendapatkan tiket mencalonkan diri sebagai dewan maupun kepala daerah,” katanya.

Baca Juga: MENGENAL SOSOK AFRIZAL LEBIH DEKAT

Lanjut Afrizal, ToT dan LKD ini bagian dari upaya membangun partai untuk menjadi besar. Menurutnya, dalam kesempatan ini merupakan proses peningkatan kualitas dan menjadi sosok militansi untuk partai Perindo menuju kemenang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Untuk membagun partai yang besar diperlukan kader yang berkualitas dan memiliki jiwa militansi sehingga kemenangan pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang tercapai,” ajaknya.

Pemateri dalam ToT ini, membekali para peserta dengan sejumlah materi, di antaranya materi tentang kepartaian yang meliputi AD/ART hingga visi dan misi Partai Perindo, materi tentang membangun kepribadian, materi tentang kebangsaan dan mikro pengkaderan.

Laporan: Supriyadi

Editor: Dwi Irmayanti

Perindo Sumsel Buka Posko Pengaduan Dari OTT Polisi Terhadap Oknum BPN Palembang

Palembang-SeputarKito.com, satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, kemarin, Kamis, 4 Mei 2017. 

Dari operasi itu kepolisian mengamankan tiga pegawai BPN yang diduga tertangkap tangan saat melakukan pungutan liar untuk pengurusan sertifikat tanah.

Ketiga pelaku masing-masing dua perempuan dan seorang pria. Seorang perempuan di antaranya berinisial RA yang disebut-sebut duduk di jabatan strategis.

Terungkapnya praktek mafia tanah ini dipercaya telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Advokat Sumatera Selatan (Sumsel) Febuar Rahman yakin sudah banyak korban dari praktek pungli yang dilakukan oknum BPN.

“Kami yakin praktek mafia tanah seperti kasus Rani ini pasti sudah berlangsung lama. Kami juga yakin sudah banyak korbannya,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumsel itu, Palembang, Jum’at, 5 Mei 2017. 

Febuar mengatakan, tertangkapnya ketiga pelaku tidak menjamin bahwa onkum terlibat sudah diberantas. Sebab, praktek mafia tanah tidak dapat dilakukan tanpa bantuan pihak lain.

Maka dari itu, Partai Perindo membuka posko pengaduan bagi korban mafia tanah. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perindo Sumsel di Jalan R. Sukamto No. 64 Palembang.

“Korban hanya perlu membawa bukti-bukti dan menjelaskan kronologis peristiwanya. Dari posko ini kami berharap dapat membokar mafia tanah dan meminta pertanggungjawaban BPN terhadap para korban,” terangnya.

Untuk melayani pengaduan, ungkap Febuar, Perindo telah menyiapkan advokat-advokat muda yang sangat konsen dalam penegakan hukum. Di antaranya, Afifuddin Batubara, M. Jasmadi Pasmeindra dan Sabella Liberty.

“Kami juga minta agar aparat harus pro aktif dan jadikan OTT ini sebagai pintu masuk membongkar, membasmi mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Sumber: hallosumsel

Editor: Dwi Irmayanti 

Ishak Mekki: Muratara Terancam Human Traficking

Muratara - SeputarKito.com, pemerintah daerah kabupaten (pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) mengelar acara Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di halaman kantor Bupati Muratara, Kamis, 4 Mei 2017. 

Pada acara ini dihadir langsung oleh wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Ishak Mekki, yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan pidatonya,  Ishak menyampaikan bahwa perdagangan orang atau Human Traficking adalah ancaman serius negara, maka dari itu Pemerintah sangat serius untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan. Tidak terkecuali juga di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

"Perdagangan orang merupakan ancaman serius negara kita, pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten sangat serius melakukan upaya terjadinya human traficking di negeri kita," ujarnya saat menyampaikan pidatonya, Rupit, Kamis, 4 Mei 2017. 

Menurutnya, sasaran para pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan himpitan ekonomi. 

"Kasus tindak pindana perdagangan orang rata-rata yang menjadi korbanya adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan masalah ekonomi serta rendahnya pendidikan," tambahnya. 

Dia berharap kepada semua elemen baik masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang.

"Diharapakan masyarakat untuk lebih waspada dan jangan tergiur dengan gaji tinggi dan tak wajar yang di tawarkan, apalagi tidak sesuai dengan tingkat pendidikan," pinta Ishak.

Ishak mekki juga meyakini di bawah kepemimpinan Syarif-Devi, pembangunan di Kabupaten Muratara akan sejajar dengan kabupaten lainnya.

Senada, H Devi Suhartoni Wakil Bupati Muratara berharap peran serta masyarakat dan pemerintah, baik itu pemerintah desa sampai kabupaten dapat lebih ditingkatkan dalam hal pencegahan terpadu.

"Untuk saat ini di kabupaten Muratara belum ada laporan korban kasus tindak pidana perdagangan orang," imbuh Wabup.

Laporan: Ucok Sevrawan

Editor: Dwi Irmayanti

CATATAN DIBALIK PENGHARGAAN MURATARA

Muratara-SeputarKito.com, Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sebagai Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) bekinerja terbaik di wilayah bagian barat tahun 2017 pada 25 April 2017 lalu, selain mendapat apresiasi masyarakat ternyata juga menimbulkan banyak tanya.

Seperti yang diungkapkan salah satu pemuda Muratara, Abdul Aziz kepada SeputarKito.com, Rabu 26 April 2017. Dikatankannya, perlu penjelasan lebih detail terhadap indikator pencapain tersebut sehingga Muratara mendapat penghargaan pada Otoda ke-XXI di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 25 April 2017.

“Saya pribadi tentu sangat mengapresiasi dengan Pemerintah Muratara atas penghargaan ini, akan tetapi perlu dijelaskan indikator-indikator apa dari pencapaian yang dinilai baik, sehingga Pemkab Muratara mendapat penghargaan tersebut,” terangnya.

Baca juga: Lima Pencapaian, Muratara Dapat Penghargaan

Ditambahkannya, penghargaan yang didapatkan Muratara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muratara ini belum menjadi kepuasan masyarakatnya. Pasalnya, penghargaan itu tidak singkron dengan kenyataan di Muratara.

Menurut Aziz, selain rasa senang dan bangga atas pemberian penghargaan oleh Kemandagri kepada pemkab Muratara. Dia juga prihatian dibalik penghargaan pencapaian tersebut. Sebab, baginya pencapaian Muratara itu belum subtansial.

"Pencapaian itu belum subtansial contoh dibidang pendidikan, masih banyak anak-anak yang putus sekolah di desa-desa Kabupaten Muratara. Masih ditemukan pembangunan fasilitas umum yang tidak memadai.  Misalnya, masih banyak jalan yang rusak dan berlobang," jelas Aziz.

Kembali dia katakan, masih banyak lagi pekerjaan rumah Pemkab Muratara harus tuntaskan. Selain itu, dia berharap pemkab terus memicu semangatnya dalam bekerja untuk melepas status Muratara dari daerah tertinggal. Dijelaskannya, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, layanan umum dan tata kelolah keuangan daerah.

"Pemkab Muratara harus lebih giat lagi untuk bekerja dengan harapan Muratara terlepas dari daerah tertinggal, misalnya, keamanan, masih banyak pemberitaan yang menyebutkan salah satu Desa di Muratara kampung begal," harapnya.

Senada dengan Aziz, kepala Sekolah Dasar (SD) Muara Batang Empuh, Nurhamda, beranggapan pemerintah daerah Muratara masih kurang perhatian terhadap pendidikan. Menurutnya, meskipun sekolahnya mendapat peringkat akreditasi B belum sebanding dengan sarana prasarana pada umumnya.

"Senang kita mendapatkan penghargaan itu. Tapi sayang, dibalik itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap fasilitas, sarana, prasarana, dan penunjang lainnya," tuturnya.

LIMA PENCAPAIAN, MURATARA DAPAT PENGHARGAAN

Sidoarjo-SeputarKito.com, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dinobatkan sebagai Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) bekinerja terbaik di wilayah bagian barat tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu ditandai dengan penghargaan dari dirjen otonomi daerah Dr. Sumarsono, M.DM, yang diterima langsung oleh bupati Muratara, Drs. H. Syarif Hidayat MM, di alun-alun Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Selala, 25 April 2015.

Penghargaan yang diterima oleh Syarif, merupakan keberhasilan Muratara dalam capaian terhadap peningkatan di bidang kebutuhan dasar, dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Selain itu, capaian terhadap pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Muratara dinilai baik dimata pemerintah pusat, dibidang kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Dikatakan bupati Mutarara,  dia berterima kasihnya kepada semua pihak. Lebih-lebih kepada jajaran pemerintah kabupaten Muratara yang dia anggap telah berupaya untuk lebih baik lagi. Menurutnya, dengan adanya penghargaan ini, diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.

“Kita harus mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja kita. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak, terlebih kepada masyarakat, aparat keamanan TNI dan Polri,” ungkapnya.

Baca Juga: Catatan Dibalik Penghargaan Muratara

Penghargaan yang diterima Pemkab Muratara ini, berketepatan pada peringatan Hari Otoda ke-XXI oleh Dirjen Otoda kementerian dalam Negeri  (Kemendagri). 

Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merincikan, ada 542 dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota Pemerintah daerah yang di Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah “EKPPD” bedasarkan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Evaluasi dari Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementerian (Kemandagri, Kementerian PAN/RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap provinsi, kabupaten/kota untuk memotret kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dari aspek manajemen pemerintah.

DEMO PEMUDA DAN MAHASISWA MURATARA BERJALAN AMAN

Rupit - SeputarKito.com, Ratusan pemuda yang mengatas namakan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Muratara melakukan aksi demo di depan kantor bupati Muratara, Selasa, 25 April 2017. 

Kordinator lapangan Redi Kosasi dalam orasinya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara untuk mencopot staf khusus bupati Muratara bagian keagamaan dan pemerdayaan. Pasalnya, menurut Redi, oknum tersebut telah menodai nilai-nilai agama Islam di bumi bumi Muratara. 

"Kami minta kepada pemkab Muratara untuk mencopot dan mengusir oknum yang melakukan penodaan agama Islam di Muratara," terang Redi, saat berorasi, Rupit, Selasa, 25 April 2017. 

Lanjutnya, pemuda dan mahasiswa Muratara tidak terima atas pelakuan pelecehan seksual oleh oknum inisial FI terhadap pegawai Dinas Sosial inisial L. 

Katanya, sebagai generasi muda Muratara, tidak ingin ada kelakuan pejabat yang melenceng dari norma Agama. 

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) H Devi Suhartoni mengatakan kita minta aksi pada hari ini soal saudara FI akan segara kita rapatkan bersama bupati Muratara. Sebab Bupatilah yang dapat mengambil keputusan. "Ya, soal surat pemberhentia sementara kepada saudara FI, secepatnya akan kita rapatkan bersama bupati," ucap Wabup.

Selanjutnya, ia mengajak kepada anggota aksi dan masyarakat Muratara, agar selalu menjaga nama baik Muratara.

"Muratara ini miliki kita bersama, bukan milik bupati dan Wabup Muratara, jadi kewajiban kita untuk menjaganya," pungkas Wabup.

Usai menerima penjelasan wakil bupati, puluhan pemuda ini memubarkan diri dengan tertib. 

Dilain tempat, Ketua LSM Detak, Aan Jumadi, menilai aksi pemuda Muratara ini seharusnya tidak harus dilakukan, menurutnya, pemkab sekarang lebih terbuka bagi semua orang dan kelompok dengan mengedepankan duduk satu meja. 

"Awak dan LSM Detak tidak mendukung aksi teman-teman hari ini, dengan menyelesaikan isu di Muratara dengan demo. Seharusnya, mengedapankan musyawarah mufakat toh pemimpin kita sangat santun dan bijaksana," terangnya. 

Lanjutnya, selaku, Ketua LSM Detak (demokrasi Tegakkan Keadilan), "Kami berbeda cara menyelesaikan masalah, bukan dengan berdemo. Apa lagi itu untuk mencari sensasi dan kepentingan pribadi" tutupnya.