Ketua DPD HTI Sumsel: Pembubaran HTI Kedzoliman Rezim Pemerintah

Palembang - SeputarKito.com, Kebijakan pemerintab melakukan pembubaran terhadap ormas HTI langsung di respon oleh HTI Sumsel sebagai bentuk kezaliman pemerintah karena tanpa ada negosiasi atau dialog. 

Hal ini, dinyatakan oleh ketua DPD I HTI Sumsel, Mahmud Jamhur, pembubaran HTI jelas bentuk kedzoliman rezim berkuasa. “Ini bentuk kezoliman pemerintah, tanpa dialog kemudian dibubarkan. Tidak ada dialog dan tiba-tiba saja dibubarkan,” Jamhur saat dikonfirmasi, Senin (8/5).

Menurutnya, pembubaran organisasi tersebut kemungkinan lantaran kepentingan mereka terganggu dengan berbagai kritik yang sering disampaikan oleh HTI kepada pemerintah.

“Kritik itu untuk kebaikan Indonesia. Karena Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan tidak pula anti kebhinekaan. Jadi apanya yang dilanggar oleh HTI, bahkan HTI juga tidak pernah mengganggu ketertiban umum,” ungkap dia.

Jamhur mempertanyakan, tindakan penentangan apa yang pernah dilakukan HTI. “Makanya mananya yang menantang? Mana? Islam dan sejarahnya ada Ideologi Islam syariah yakni khilafah. Dan kami merasa ini ada ketakutan rezim,”ucap dia.

Mengenai langkah hukum yang akan diambil, HTI Sumsel sendiri hanya menyerahkan urusan tersebut pada DPP HTI di pusat.“Kalau langkah hukum itu urusan DPP HTI Indonesia yang berada di pusat,” jelas dia.

Sebelumnya,  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengumumkan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Senin (8/5/2017) siang. Keputusan ini disampaikan usai rapat terbatas tingkat menteri di jajaran Kemenko Polhukam.

"Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi, maka pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia," ujar Wiranto di kantornya.

Menurutnya, pembubaran HTI ini setelah Presiden Joko Widodo meminta agar organisasi masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan Pancasila dikaji keberadaannya. Wiranto akhirnya mengumpulkan seluruh pimpinan instansi terkait untuk membahas lebih dalam hal tersebut.

Akhirnya, dalam rapat terbatas tersebut dilakukan finalisasi proses pengkajian terhadap keberadaan HTI. Dalam pernyataan resminya, Wiranto menyatakan sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan nasional.

Selain itu, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, serta ciri Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

“Aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI,” jelasnya.

Sumber: Net/Detik
Editor: Dwi Irmayanti 

DPD Perindo Muratara Siapkan Kader Berkualitas dan Militansi Melalui ToT dan LKD

Rupit - SeputarKito.com, partai Perindo melalui pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Muratara mengadakan Training of Trainer (ToT) dan Latihan Kader Dasar (LKD) bagi pengurus disemua tingkatan, baik DPD DPC Organisasi sayap maupun DPRT dan eksternal partai Perindo.

Bertempat di Gedung Serba Guna KBM Kelurahan Muara Rupit, Kabupaten Muratara, Acara ToT dan LKD Perindo Muratara dibuka langsung ketua DPW Perindo Sumsel, Febuar Rahman, SH dengan mengusung tema “Melalui ToT dan LKD DPD Perindo Muratara, Kita Tingkatkan Kualitas dan Militansi Kader Menuju Kemenangan Pileg Dan Pilpres Tahun 2019”, Rupit, Minggu, 7 Mei 2017.

Dalam pembukaan ToT dan LKD DPD Perindo Muratara, Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Selatan (Sumsel) Febuar Rahman berpesan kepada 107 orang peserta untuk  bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh materi yang diberikan. Sebagai partai yang baru berdiri dan terus berkembang, Perindo membutuhkan pengurus dan kader militan yang siap membesarkan partai.

“Kita mempersiapkan kader yang berkualitas untuk memenangkan pertarungan di 2019. Karena itu kita harus mempersiapkan sumber daya kader yang bagus dan benar-benar menjadi pejuang,” terangnya.

Senada dengan Febuar, ketua DPD Perindo Muratara, Afrizal, S. Ag, menyatakan kepada kader Perindo Muratara bahwa pentingnya mengikuti ToT dan LKD ini. Baginya, proses ini merupakan tahapan kader untuk mengenal lebih dalam tentang visi-misi, AD & ART dan GBPP (Garis Besar Perjuangan Partai) Perindo. Lanjutnya, sehingga kader berkesempatan mendapatkan tiket atau persyaratan mencalonkan diri untuk mencalonkan diri sebagai dewan maupun kepala daerah.

“Proses ini penting untuk pemahaman kader guna mengenal lebih dalam lagi tentang visi-misi partai, AD & ART dan GBPP partai Perindo sehingga berkesempatan untuk mendapatkan tiket mencalonkan diri sebagai dewan maupun kepala daerah,” katanya.

Baca Juga: MENGENAL SOSOK AFRIZAL LEBIH DEKAT

Lanjut Afrizal, ToT dan LKD ini bagian dari upaya membangun partai untuk menjadi besar. Menurutnya, dalam kesempatan ini merupakan proses peningkatan kualitas dan menjadi sosok militansi untuk partai Perindo menuju kemenang Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

“Untuk membagun partai yang besar diperlukan kader yang berkualitas dan memiliki jiwa militansi sehingga kemenangan pada Pileg dan Pilpres 2019 mendatang tercapai,” ajaknya.

Pemateri dalam ToT ini, membekali para peserta dengan sejumlah materi, di antaranya materi tentang kepartaian yang meliputi AD/ART hingga visi dan misi Partai Perindo, materi tentang membangun kepribadian, materi tentang kebangsaan dan mikro pengkaderan.

Laporan: Supriyadi

Editor: Dwi Irmayanti

Perindo Sumsel Buka Posko Pengaduan Dari OTT Polisi Terhadap Oknum BPN Palembang

Palembang-SeputarKito.com, satreskrim Kepolisian Resor Kota (Polresta) Palembang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, kemarin, Kamis, 4 Mei 2017. 

Dari operasi itu kepolisian mengamankan tiga pegawai BPN yang diduga tertangkap tangan saat melakukan pungutan liar untuk pengurusan sertifikat tanah.

Ketiga pelaku masing-masing dua perempuan dan seorang pria. Seorang perempuan di antaranya berinisial RA yang disebut-sebut duduk di jabatan strategis.

Terungkapnya praktek mafia tanah ini dipercaya telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Advokat Sumatera Selatan (Sumsel) Febuar Rahman yakin sudah banyak korban dari praktek pungli yang dilakukan oknum BPN.

“Kami yakin praktek mafia tanah seperti kasus Rani ini pasti sudah berlangsung lama. Kami juga yakin sudah banyak korbannya,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Sumsel itu, Palembang, Jum’at, 5 Mei 2017. 

Febuar mengatakan, tertangkapnya ketiga pelaku tidak menjamin bahwa onkum terlibat sudah diberantas. Sebab, praktek mafia tanah tidak dapat dilakukan tanpa bantuan pihak lain.

Maka dari itu, Partai Perindo membuka posko pengaduan bagi korban mafia tanah. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perindo Sumsel di Jalan R. Sukamto No. 64 Palembang.

“Korban hanya perlu membawa bukti-bukti dan menjelaskan kronologis peristiwanya. Dari posko ini kami berharap dapat membokar mafia tanah dan meminta pertanggungjawaban BPN terhadap para korban,” terangnya.

Untuk melayani pengaduan, ungkap Febuar, Perindo telah menyiapkan advokat-advokat muda yang sangat konsen dalam penegakan hukum. Di antaranya, Afifuddin Batubara, M. Jasmadi Pasmeindra dan Sabella Liberty.

“Kami juga minta agar aparat harus pro aktif dan jadikan OTT ini sebagai pintu masuk membongkar, membasmi mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat,” tegasnya.

Sumber: hallosumsel

Editor: Dwi Irmayanti 

Ishak Mekki: Muratara Terancam Human Traficking

Muratara - SeputarKito.com, pemerintah daerah kabupaten (pemkab) Musi Rawas Utara (Muratara) mengelar acara Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di halaman kantor Bupati Muratara, Kamis, 4 Mei 2017. 

Pada acara ini dihadir langsung oleh wakil Gubernur Sumatera Selatan, H Ishak Mekki, yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan Orang (GT-PPTPPO) Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan pidatonya,  Ishak menyampaikan bahwa perdagangan orang atau Human Traficking adalah ancaman serius negara, maka dari itu Pemerintah sangat serius untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan. Tidak terkecuali juga di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

"Perdagangan orang merupakan ancaman serius negara kita, pemerintah pusat, provinsi dan kota/kabupaten sangat serius melakukan upaya terjadinya human traficking di negeri kita," ujarnya saat menyampaikan pidatonya, Rupit, Kamis, 4 Mei 2017. 

Menurutnya, sasaran para pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan himpitan ekonomi. 

"Kasus tindak pindana perdagangan orang rata-rata yang menjadi korbanya adalah perempuan dan anak-anak. Hal ini dikarenakan masalah ekonomi serta rendahnya pendidikan," tambahnya. 

Dia berharap kepada semua elemen baik masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang.

"Diharapakan masyarakat untuk lebih waspada dan jangan tergiur dengan gaji tinggi dan tak wajar yang di tawarkan, apalagi tidak sesuai dengan tingkat pendidikan," pinta Ishak.

Ishak mekki juga meyakini di bawah kepemimpinan Syarif-Devi, pembangunan di Kabupaten Muratara akan sejajar dengan kabupaten lainnya.

Senada, H Devi Suhartoni Wakil Bupati Muratara berharap peran serta masyarakat dan pemerintah, baik itu pemerintah desa sampai kabupaten dapat lebih ditingkatkan dalam hal pencegahan terpadu.

"Untuk saat ini di kabupaten Muratara belum ada laporan korban kasus tindak pidana perdagangan orang," imbuh Wabup.

Laporan: Ucok Sevrawan

Editor: Dwi Irmayanti

CATATAN DIBALIK PENGHARGAAN MURATARA

Muratara-SeputarKito.com, Penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sebagai Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) bekinerja terbaik di wilayah bagian barat tahun 2017 pada 25 April 2017 lalu, selain mendapat apresiasi masyarakat ternyata juga menimbulkan banyak tanya.

Seperti yang diungkapkan salah satu pemuda Muratara, Abdul Aziz kepada SeputarKito.com, Rabu 26 April 2017. Dikatankannya, perlu penjelasan lebih detail terhadap indikator pencapain tersebut sehingga Muratara mendapat penghargaan pada Otoda ke-XXI di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 25 April 2017.

“Saya pribadi tentu sangat mengapresiasi dengan Pemerintah Muratara atas penghargaan ini, akan tetapi perlu dijelaskan indikator-indikator apa dari pencapaian yang dinilai baik, sehingga Pemkab Muratara mendapat penghargaan tersebut,” terangnya.

Baca juga: Lima Pencapaian, Muratara Dapat Penghargaan

Ditambahkannya, penghargaan yang didapatkan Muratara melalui Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muratara ini belum menjadi kepuasan masyarakatnya. Pasalnya, penghargaan itu tidak singkron dengan kenyataan di Muratara.

Menurut Aziz, selain rasa senang dan bangga atas pemberian penghargaan oleh Kemandagri kepada pemkab Muratara. Dia juga prihatian dibalik penghargaan pencapaian tersebut. Sebab, baginya pencapaian Muratara itu belum subtansial.

"Pencapaian itu belum subtansial contoh dibidang pendidikan, masih banyak anak-anak yang putus sekolah di desa-desa Kabupaten Muratara. Masih ditemukan pembangunan fasilitas umum yang tidak memadai.  Misalnya, masih banyak jalan yang rusak dan berlobang," jelas Aziz.

Kembali dia katakan, masih banyak lagi pekerjaan rumah Pemkab Muratara harus tuntaskan. Selain itu, dia berharap pemkab terus memicu semangatnya dalam bekerja untuk melepas status Muratara dari daerah tertinggal. Dijelaskannya, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, layanan umum dan tata kelolah keuangan daerah.

"Pemkab Muratara harus lebih giat lagi untuk bekerja dengan harapan Muratara terlepas dari daerah tertinggal, misalnya, keamanan, masih banyak pemberitaan yang menyebutkan salah satu Desa di Muratara kampung begal," harapnya.

Senada dengan Aziz, kepala Sekolah Dasar (SD) Muara Batang Empuh, Nurhamda, beranggapan pemerintah daerah Muratara masih kurang perhatian terhadap pendidikan. Menurutnya, meskipun sekolahnya mendapat peringkat akreditasi B belum sebanding dengan sarana prasarana pada umumnya.

"Senang kita mendapatkan penghargaan itu. Tapi sayang, dibalik itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah terhadap fasilitas, sarana, prasarana, dan penunjang lainnya," tuturnya.

LIMA PENCAPAIAN, MURATARA DAPAT PENGHARGAAN

Sidoarjo-SeputarKito.com, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) dinobatkan sebagai Kabupaten Daerah Otonomi Baru (DOB) bekinerja terbaik di wilayah bagian barat tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal itu ditandai dengan penghargaan dari dirjen otonomi daerah Dr. Sumarsono, M.DM, yang diterima langsung oleh bupati Muratara, Drs. H. Syarif Hidayat MM, di alun-alun Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Selala, 25 April 2015.

Penghargaan yang diterima oleh Syarif, merupakan keberhasilan Muratara dalam capaian terhadap peningkatan di bidang kebutuhan dasar, dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Selain itu, capaian terhadap pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah.

“Alhamdulillah, Muratara dinilai baik dimata pemerintah pusat, dibidang kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pelayanan umum dan pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Dikatakan bupati Mutarara,  dia berterima kasihnya kepada semua pihak. Lebih-lebih kepada jajaran pemerintah kabupaten Muratara yang dia anggap telah berupaya untuk lebih baik lagi. Menurutnya, dengan adanya penghargaan ini, diharapkan menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.

“Kita harus mempertahankan dan meningkatkan lagi kinerja kita. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak, terlebih kepada masyarakat, aparat keamanan TNI dan Polri,” ungkapnya.

Baca Juga: Catatan Dibalik Penghargaan Muratara

Penghargaan yang diterima Pemkab Muratara ini, berketepatan pada peringatan Hari Otoda ke-XXI oleh Dirjen Otoda kementerian dalam Negeri  (Kemendagri). 

Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merincikan, ada 542 dari 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota Pemerintah daerah yang di Evaluasi Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah “EKPPD” bedasarkan Laporan Penyelengaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Evaluasi dari Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri) dilakukan secara terukur dengan melibatkan beberapa kementerian (Kemandagri, Kementerian PAN/RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS dan LAN) terhadap provinsi, kabupaten/kota untuk memotret kinerja penyelengaraan pemerintah daerah, dari aspek manajemen pemerintah.

DEMO PEMUDA DAN MAHASISWA MURATARA BERJALAN AMAN

Rupit - SeputarKito.com, Ratusan pemuda yang mengatas namakan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Muratara melakukan aksi demo di depan kantor bupati Muratara, Selasa, 25 April 2017. 

Kordinator lapangan Redi Kosasi dalam orasinya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muratara untuk mencopot staf khusus bupati Muratara bagian keagamaan dan pemerdayaan. Pasalnya, menurut Redi, oknum tersebut telah menodai nilai-nilai agama Islam di bumi bumi Muratara. 

"Kami minta kepada pemkab Muratara untuk mencopot dan mengusir oknum yang melakukan penodaan agama Islam di Muratara," terang Redi, saat berorasi, Rupit, Selasa, 25 April 2017. 

Lanjutnya, pemuda dan mahasiswa Muratara tidak terima atas pelakuan pelecehan seksual oleh oknum inisial FI terhadap pegawai Dinas Sosial inisial L. 

Katanya, sebagai generasi muda Muratara, tidak ingin ada kelakuan pejabat yang melenceng dari norma Agama. 

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) H Devi Suhartoni mengatakan kita minta aksi pada hari ini soal saudara FI akan segara kita rapatkan bersama bupati Muratara. Sebab Bupatilah yang dapat mengambil keputusan. "Ya, soal surat pemberhentia sementara kepada saudara FI, secepatnya akan kita rapatkan bersama bupati," ucap Wabup.

Selanjutnya, ia mengajak kepada anggota aksi dan masyarakat Muratara, agar selalu menjaga nama baik Muratara.

"Muratara ini miliki kita bersama, bukan milik bupati dan Wabup Muratara, jadi kewajiban kita untuk menjaganya," pungkas Wabup.

Usai menerima penjelasan wakil bupati, puluhan pemuda ini memubarkan diri dengan tertib. 

Dilain tempat, Ketua LSM Detak, Aan Jumadi, menilai aksi pemuda Muratara ini seharusnya tidak harus dilakukan, menurutnya, pemkab sekarang lebih terbuka bagi semua orang dan kelompok dengan mengedepankan duduk satu meja. 

"Awak dan LSM Detak tidak mendukung aksi teman-teman hari ini, dengan menyelesaikan isu di Muratara dengan demo. Seharusnya, mengedapankan musyawarah mufakat toh pemimpin kita sangat santun dan bijaksana," terangnya. 

Lanjutnya, selaku, Ketua LSM Detak (demokrasi Tegakkan Keadilan), "Kami berbeda cara menyelesaikan masalah, bukan dengan berdemo. Apa lagi itu untuk mencari sensasi dan kepentingan pribadi" tutupnya.

ATRIBUT PESIAPAN DEMO PEMUDA MURATARA SUDAH TERPAMPANG

Rupit-SeputarKito.com, Rencana aksi demo pemuda Musi Rawas Utara (Muratara) yang mengatas namakan Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Muratara (GPM-Mara) pada hari, Selasa, 25 April 2017 besok sudah terlihat jelas dengan kesiapan atribut dan alat peraga yang sudah disiapkan.

Para pendemo menuntut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Muratara untuk segera memecat staf khusus Bupati Muratara bidang keagamaan dan kemasyarakatan.

Pasalanya, menurut ketua umum GPM-Mara, Redi Kosasi, oknum staf bupati tersebut sudah menodai nilai-nilai agama Islam di Muratara dengan melakukan perbuatan asusila kepada pegawai Dinas Sosial Muratara, (red).

“Kita menuntut kepada pemkab untuk segera mencopot ustadz FI dari jabatannya sebagai staf khusus bupati karena dia telah menodai nilai-nilai agama Islam dan melukai akhlak Muratara,” jelas Rendi melalui pesannya kepada media SeputarKito.com, Rupit, 24 April 2017.

Sebagai pemuda dan penerus generasi bangsa, ia dan massa lainnya terpanggil hatinya untuk menyuarakan kebaikan di bumi Berselang Serunding yang baru saja menjadi daerah otonomi baru.

“Jangan sampai kemaksiatan melanda para pejabat pemerintah daerah Muratara di bumi Muratara” tambahnya.

katanya, dia dengan puluhan peserta aksi demo lainnya akan melakukan aksinya demonya didepan kantor Bupati Muratara. 

Diteruskannya, rencana selanjutnya akan melakukan long march ke gedung DPRD Muratara. 

“Demo kita sudah direncanakan didepan kantor Bupati Muratara, apabila dirasa perlu kita akan berjalan menuju gedung DPRD Muratara untuk melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Sementara itu, menurut Arissa Milano (Netizen facebook) menanggapi undagan aksi demo ratusan pemuda Muratara yang sudah beredar tiga hari yang lalu dimedia sosial. Ia anggap biasa-biasa saja, sebab, menurutnya tidak perlu mengadakan aksi demo apabila yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi alias mengundurkan diri.

“Awak tidak mau ikut demo kareno percuma saja, yang mau di demo itu orang yang bersangkutan sudah tidak ada lagi,” tulis komentar Arissa. 

PERINGATAN ISRA MI'RAJ, DPD PERINDO INGATKAN PERJUANGAN NABI MUHAMMAD SAW

Terusan-SeputarKito.com, pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Perindo Muratara mengingatkan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka perayaan Isra Mi'raj, Senin, 24 April 2017.  Khususnya, saat Nabi Muhammad SAW meminta keringanan jumlah salat dari 50 waktu menjadi 5 waktu.

"Sangat pantas kito membayangkan perjuangan nabi Muhammad SAW yang berjuang untuk menurunkan salat 50 kali sehari, sampai akhirnya 5 kali sehari. Intinya, kita harus salat tepat waktu, karena itu perjuangan sendiri," ujar Afrizal saat menyampai kepada kader partainya, Terusan, Senin,  24 April 2017.

Oleh sebab itu, pria yang tinggal di Desa Terusan ini, berharap Isra Mi'raj dijadikan momentum untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ia juga mengingatkan supaya kaum muslim dapat menunaikan salat tepat waktu.

"Intinya, kita harus salat tepat waktu, karena itu perjuangan sendiri. Coba kalau 50 waktu? Jadi, itu kodrat Allah SWT supaya kita bersyukur. Tidak boleh meninggalkan salat," jelas suami Khasanah Martiah. 

Ia juga bersyukur dapatkan kepercayaan masyarakat dan partainya untuk mengabdi kepada masyarakat Muratara. Menurutnya, kesempatan itu, ia manfaatkan untuk mengajak kepada semua orang untuk meneladani nabi Muhammad SAW. 

"Kepercayaan yang di amanatkan kepada mamak sekarang akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengingatkan pada diri sendiri dan orang banyak untuk meneladani sifat, perkataan dan perbuatan nabi Muhammad SAW, " pungkasnya. 

Ditempat yang sama, sekretaris DPD Perindo Muratara, Icandra Tanjung, menyoroti peringatan perayakan Isra' Mi'raj di tanah air. Baginya, sebuah peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat banyak hikmah yang dapat detik oleh umat Islam terkait peristiwa tersebut. setidaknya ada tiga pesan atau hikmah yang dapat diambil dari Isra' Mi'raj.

"Isra' Mi'raj itu intinyo, peningkatan. Mi'raj itu kan naik. Jadi kito harus melakukan peningkatan di semua aspek. Penguatan akidah, penguatan kemampuan ekonominya, kemudian juga penguatan bersaudarah," jelasnya.

DPD PERINDO MURATARA PERKUAT STRUKTUR PARTAI

Foto Bersama pengurus DPD, DPC, DPRT, Kader dan Simpatisan Partai Perindo seusai acara konsolidasi. 

Nibung-SeputarKito.com, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) adakan konsolidasi penguat struktur  bagi seluruh kader partai Persatuan Indonesia (Perindo) Muratara di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Dewan Pengurus Kecamatan (DPC) Nibung ini berlangsung lancar dan sukses dengan dihadiri ratusan kader,  Nibung, Minggu, 23 April 2017. 

Dalam konsolidasi yang mengusung tema memperkuat "Struktur Organisasi Partai". Ketua pengurus harian DPD PERINDO MURATARA, Afrizal, S. Ag menyampaikan kepada seluruh pengurus DPD, DPC, DPRT dan Organisasi Sayap Perindo untuk terus pererat talisilaturahmi dan komunikasi secara langsung kepada masyarakat untuk menjelas partai Perindo. 

"Partai Perindo kita ini baru berumur 2,5 tahun yang perlu secara berkala untuk memperkuat silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat secara langsung," jelas Afrizal saat memberi kata sambutan, Nibung,  Minggu, 23 April 2017.

Menurut Pria kelahiran Desa Suka Menanang, Muratara ini, silaturahmi dan komunikasi perlu dilakukan oleh pengurus, kader dan simpatisan kepada lapisan masyarakat merupakan perjuangan yang paling minimal harus bisa dilakukan oleh DPD, DPC, DPRT dan simpatisan. 

"Partai Perindo merupakan partai yang baru berusia 2,5 tahun yang perlu giat kita menjelaskan kepada masyarakat tentang kontribusi partai Perindo kepada masyarakat," tambanya. 

Kembali ia jelaskan, kontribusi partai selama 2,5 tahun belakangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti pemberian gerobak untuk para pedagang, kambing untuk para perternak, bantuan kelengkapan kapal tangkap ikan untuk para nelayan. 

"Pemberian yang diberikan oleh partai perindo itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Bayangkan saja, apabila partai Perindo menang dan ada kader yang duduk dilegislatif pusat, provinsi dan daerah, maka tidak menutup kemungkinan harapan kita dapat terwujud," imbunya. 

Selain itu, Afrizal yang didampingi sekretaris DPD PERINDO Muratara, Ican Tanjung, mengingatkan dengan peserta konsulidasi bahwa posisi partai Perindo ditingkat nasional masuk lima besar pilihan masyarakat. 

"Kita harus terus semangat, meskipun partai Perindo dinasioanl masuk diposisi nomor empat sebagai partai pilihan masyarakat," ajaknya. 

Ditempat yang sama, salah satu peserta Jaya (45), warga Desa Nibung dan juga menjabat sebagai pengurus DPRT Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Nibung menyampaikan rasa optimisnya dengan adanya konsulidasi DPD PERINDO Muratara akan berdampak positif bagi partai dan masyarakat Muratara.

"Pertemuan dan silaturahmi ini, penting dilakukan untuk mempererat dan membahasa kebutuhan dan harapan masyarakat," paparnya. 

Selain itu ia berharap, kedepanya akan ada bantuan langsung dari partai perindo untuk daerah DPC Nibung, seperti bantuan-bantuan partai Perindo yang selama ini diterima masyarakat luas Indonesia. 

"Kami berharap daerah kami yang serba terbatas ini dari kebutuhan dasar kehidupan seperti tidak ada listrik, air bersih, jalan rusak mendapat bantuan dari partai Perindo seperti masyarakat lainnya di Indonesia," harapnya. 

Wabup: Seharusnya Peringatan RA. Kartini Undang Ibu Kades

Foto : Suasana peringatan RA. Kartini di Kantor Bupati Musi Rawas Utara yang tampak sepi.

Muratara-Seputarkito.com, Dalam rangka memperingati RA. Kartini, yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), menuai pertanya dari Wakil Bupati (Wabup) H. Devi Suhartoni.

Peringatan hari Kartini yang sebagai partisipasi ibu-ibu DWP dan TP-PKK Kabupaten Muratara sangat disayangkan pejabat Muratara lantaran sepi.

"Yang pertama saya ingin bertanya, kenapa acara ini sepi? Seharusnya seluruh ibu-ibu Kepala Desa diundang," kata Wabup Muratara, H. Devi Suhartoni, saat menyampaikan kata sambutan di puncak peringatan RA. Kartini Kabupaten Muratara, Rupit, Jum'at, 21 April 2017.

Terkait hal itu,  Wabup menghimbau pada ibu-ibu DWP maupun TP-PKK Kabupaten Muratara,  kedepan hendaknya mengundang seluruh ibu Kepala Desa.

"Karena yang menggerakkan seluruh desa kaum perempuan adalah ibu-ibu Kades," imbuh Wabup.

Dianjurkannya, bahwa peringatan RA. Kartini juga sebagai ajang silaturahmi bagi kaum perempuan jadi semangat perempuan harus terus dipacu. "Sehingga semangat Kartini sampai ke desa," pintanya.

Dilanjutkannya,  bahwa peran wanita sangatlah penting, seperti semangat RA. Kartini,  sehingga ibu-ibu dapat membina anak-anak menjadi pintar.

Untuk itu, semangat ibu-ibu harus terus ditanamkan, sehingga dengan adanya pemekaran Kabupaten Muratara ini dirasakan oleh masyarakat desa. "Saya dengan bapak Bupati selalu turun ke desa agar masyarakat merasakan dengan kehadiran pejabat daerah. Kami harapkan ibu-ibupun begitu. Sehingga di atas kelemahan dan kekuatan kita, hanya untuk Muratara Bangkit," paparnya.

Sementara pantauan di lapangan, peringatan RA. Kartini tersebut telah berlangsung sejak Kamis, 20 April 2017-Jumat, 21 April 2017 dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh ibu-ibu SKPD, baik lomba Puisi,  Pakaian Kebaya dan Aneka Masakan. 

Dimana acara puncaknya, yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Muratara, pada pukul 09.30 WIB banyak terdapat kursi yang kosong. Lebih kurang separuh kursi yang disediakan tanpa ada tamu undangan.

Penulis: Zul

Editor: Dwi Irmayanti

MUSRENBANG MURATARA: PERCEPAT PEMBANGUNAN DASAR

Muara Rupitn - SeputarKito.com, Kabupaten Muratara sukes menyelenggarakan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 yang dihadiri oleh Kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, DPR RI dan Bappenas dan Bappeda Provinsi Sumsel.

Guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain, pihak kementerian berjanji akan membantu pembangunan di Muratara dan membawa hasil Musrenbang tersebut ke pemerintah pusat.

Acara ini dilaksanakan didepan kantor Pemkab Muratara, Rabu, 22 Maret 2017. Bupati Muratara H Syarif Hidayat serta wakil bupati Muratara H Devi Suhartoni mengatakan. Pihaknya sangat berharap pemerintah pusat membantu percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Muratara. Baik itu masalah pembangunan fisik infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik kesehatan, perekonomian dan kesehatan. Sehingga pembahasan itu dapat, menuntaskan permasalahan krusial yang terdapat di Kabupaten Muratara.

“Kita harap semua peserta yang hadir dapat menyampaikan semua kendala pembangunan yang prioritas berada di Muratara. Sehingga bisa dapat segera direalisasikan dan didengar oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Kembali ia terangkan, pemkab Muratara berharap kepada seluruh SKPD bergerak mengejar dan melakukan jemput bola melakukan koordinasi ke pemerintah pusat.

“Kita semua ingin Muratara ini cepat melakukan pembangunan, itu semua harapan kita. Jadi tolong semua masyarakat maupun pemerintah agar mendukung dan bergerak sehingga pembangunan itu bisa direalisasikan,” pungkasnya

Sementara itu, finalis dari DPR RI komisi V Fauzi Amroh mengatakan. Wilayah Muratara merupakan daerah yang masuk dalam wilayah tertinggal. Hal tersebut merupakan tanggung jawab penuh pihak kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, untuk menggenjot pembangunan di wilayah Kabupaten Muratara.

“Kita sangat memerlukan bantuan pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan tersebut, saya harap acara ini dapat menjadi tonggak kemakmuran dan menuju Muratara bangkit,” katanya.

Dia menambahkan, permasalahan dasar yang mesti dituntaskan di wilayah Kabupaten Muratara sangat krusial seperti infrastruktur dasar jalan, jembatan, sanitasi, listrik dan air bersih. Hampir rata-rata pembangunan tersebut belum terealisasi di wilayah Muratara.

Selaku anggota DPRD RI, dia berharap pihak pemerintah setempat. Baik anggota eksekutif maupun legislatif, selalu melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat baik, Kementerian, Bappenas dan DPRD RI. “Kami siap sepenuh hati membantu wilayah Muratara, ini sudah kewajiban kami selaku perwakilan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi‎ Dahlan menuturkan, pihaknya berupaya penuh untuk membantu Kabupaten Muratara.

“Penuntasan masalah krusial tersebut, harus diatasi dengan penyusunan program secara sistematis dan skala prioritas. Sehingga semua aspirasi masyarakat dapat terserap dengan maksimal,” ungkapnya.

Selama ini banyak kejadian, program serta rancangan pembangunan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga hal itu mengakibatkan pembangunan di sejumlah daerah tidak tepat sasaran.

“Semua hasil Musrembang ini akan kami bawa ke Kementerian dan mudah-mudahan secepat mungkin realisasi,” janjinya.

Laporan: Supriyadi 
Editor : Dwi Irmayanti

AKSI 202, DEVI SUHARTONI JAMIN SATU MINGGU ADA HASIL

Muratara – SeputarKito, aksi ratusan massa relawan dan simpatisan Isa Ansori dan Rinta Mizar dari Muara Rupit dan Karang Dapo yang menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Muratara pada hari Senin, 20/2/2017  lalu menyisakan pertanyaan publik.

Terhitung sudah empat hari kerja, aksi tersebut belum membuahkan hasil dari tuntutan warga yang mendesak ketua DPRD Muratara untuk segera melantik anggota dewan Penganti Antar Waktu (PAW) sesuai dengan surat keputusan gubernur Sumatera Selatan nomor : 628/KPTS/II/2016  & 629/KPTS/II/2016.

Aksi massa yang menyegel dan membuat tenda di depan gedung DPRD Muratara ini, akhirnya bubar pada jam 02:00 WIB, setelah massa sepakat untuk membahas persoalan tersebut dengan pemerintah Kabupaten Muratara secara rembukan.

Baca juga:

PAW DPRD Muratara Tidak Kunjung di Lantik, Massa Segel Gedung DPRD Muratara

Pemkab Muratara melalui wakil bupati (Wabup) menyatakan bertanggungjawab dan bersedia menjadi perantara persoalaan yang dituntut oleh warga tersebut. Ia juga menjamin, jika warga bersedia membubarkan diri dan percaya dengan pemkab Muratara selama satu minggu akan ada hasil positif.

“poin penting dalam rembukan ini adalah kami (pemkab Muratara) melalui saya, bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalaan ini. Untuk itu, kami mohon kesabarannya  untuk mengetahui hasil selama satu minggu kedepan”, jelas Devi saat berdialog dengan warga di rumah dinasnya, Muara Rupit, Selasa, 21/2/2017.

Selain itu, orang nomor dua di Muratara ini, kembali menjelaskan kepada pendemo sesuai dengan kapasitasnya bersama jajaran pemkab Muratara akan bekerjasama untuk menyelesakan persolaan yang dituntut oleh warganya ini. Ia juga meminta kepada pendemo untuk membuka akses jalan masuk gedung DPRD Muratara.

“untuk kelancaran kerja para anggota dewan, kami pemkab Muratara mintak tolong akses jalan menuju gedung DPRD Murata untuk dibuka”, pintaknya.

Ditempat yang sama, warga menerima tawaran dari pemkab Muratara dan mengapresiasi tanggapan positif dari Wabup Muratara. Hal ini, diakui oleh Wakboy Kampus (nama akun Facebooknya) yang aktif mengikuti perkembang aksi ini. Ia sangat senang dengan rembukan dan tawaran solusi dari pemkab Muratata.

“rembukan selesai jam 02:00 dini hari ini menghasilkan kesepatan untuk membuka akses segel gedung DPRD Muratara. Dengan jaminan kepercayaan kepada pemkab untuk menyelesaikan persoalaan ini selama satu minggu”, urai Wakboy.

PAW DPRD Muratara Tidak Kunjung di Lantik, Massa Segel Gedung DPRD Muratara

Muratara - SeputarKito, ratusan massa relawan Isa Ansori dan Rinta Mizar mengadakan aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara. sesampai didepan gedung DPRD Muratara sekitar pukul 09:30 WIB, massa menyampaikan aspirasi dan tuntutannya, Senin, 20/2/2017.

Gerumunan massa semakin bertambah banyak hingga mencapai 200 orang, setelah simpatisan dan relawan dari Isa Ansori dan Rinta Mizar berdatangan. Dalam aksinya, massa menuntut kepada DPRD Muratara untuk segera melantik Isa Ansori dan Rinta Mizar yang mengantikan Edi Sukamto dan A. Bastari Ibrahim. 

Aksi massa berujung denga blokade dan segel pintu masuk gedung DPRD Muratara. pasalnya, massa kesal karena aspirasinya tidak ada tanggapan dari pihak DPRD Muratara. 

Menurut Isa Ansori, tuntutannya untuk segera melantik anggota dewan yang sudah mendapatkan SK Gubernur No 628/KPTS/II/2016 memberhentikan A. Bastari Ibrahim dan mengangkat Rinta Mizar sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) dan SK Gubernur No 629/KPTS/II/2016 memberhentikan Edi Sukamto dan mengangkat Isa Ansori sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW).

 "kami ingin ketua DPRD Muratara sebagai mitra pemerintah Muratara untuk segera dapat melantik saudarah Isa Ansori dan  Rinta Misar sebagai anggota PAW DPRD Muratara yang mengatikan A. Bastari Ibrahim dan Edi Sukamto", jelas Isa, saat menjelaskan orasinya didepan gedung DPRD Muratara, Rupit, Senin, 20/2/2017.

lanjut Isa, semestinya aksi blokade dan segel pintu utama gedung DPRD Muratara ini tidak terjadi apabila pihak terkait memahami proses administrasi yang sudah berlalu selama empat bulan.

"semestinya kami tidak melakukan aksi blokade dan segel pintu masuk jika tuntutan kami ditanggapi langsung oleh ketua DPRD. mengingat proses administrasi ini telah selesai sejak empat bulan yang lalu namun sampai hari ini belum juga dilantik" tambah Isa.

Ditempat yang sama, Syapran Suprano mencermati kinerja DPRD Muratara yang memberi contoh tidak baik kepada masyarakat Muratara. pasalnya, menurut tokoh pemuda Muratara ini, DPRD muratara membiarkan proses pelantikan PAW hingga sampai satu tahun lebih.

"Seyogyanya DPRD Muratara sudah sejak bulan Februari 2016 tahun lalu melakukan pelantikan PAW sesuai SK Gubernur. Dampak tidak dilantiknya PAW sampai hari ini memberikan contoh tidak baik oleh Wakil rakyat terhadap penegakan hukum di mata masyarakat Muratara", Jelas Syapran

ia kembali menyoroti kinerja anggota DPRD Muratara, yang seolah-olah menutup mata terhadap SK dari gubernur yang dikeluarkan tahun 2016 lalu. sehingga membiarkan hak-hak anggota PAW DPRD Muratara tersebut tidak tepat sasaran. 

"bila dilihat dari SK, maka terhitung sejak SK di keluarkan maka terjadi kesalahan dalam pembayaran gaji, tunjangan dan lain-lain. Hal ini, sudah berjalan selama 1 tahun, lalu siapa yang akan mempertanggung jawabkan ini?", timpanya.

Menurut Syapran, tidak ada lagi alasan bagi DPRD Muratara untuk tidak melantik anggota anggota PAW Isa Ansori dan Rinta Mizar. "sebaiknya DPRD Muratara segera melakukan pelantikan PAW ini sebab sudah ada kekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkan penundaan pelantikan ini apalagi sampai 1 tahun. Ini preseden tidak baik yg ditunjukkan oleh lembaga negara atas penegakan hukum, semua komponen harus mengedepankan penegakan hukum", tutup Syapran.