Muratara - SeputarKito.com, Meskipun baru bersifat imbauan, bagi Pemerintah
Desa (pemdes) Lubuk Kumbung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sudah mulai melakukan perintah Kementerian Desa untuk memasang spanduk atau baliho APBDes di Desanya.
Menurut kepala Deaa Lubuk Kumbung, Muhammad Halian, dia belum mendapatkan perintah secara resmi untuk memasang baliho baik dari pemerintah Kabupaten Muratara, Provinsi maupun pusat. Namun, dia katakan semua itu demi transparansi.
“Jujur kita belum terima surat edaran yang mewajibkan agar memasang baliho tersebut, baik dari Kemendes ataupun dari pemkab. Namun ini sebagai bentuk transparansi penggunaan APBDes kepada masyarakat, agar masyarakat tahu uang yang masuk berapa dan dibelanjakan apa saja,” ujar Halian, saat wawancara awak media SeputarKito, Lubuk Kumbung, Sabtu, 1 Juli 2017.
Dikatakannya, di era modern saat ini, sudah selayaknya badan atau lembaga yang menggunakan atau membelanjakan uang negara harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dikatakannya, di era modern saat ini, sudah selayaknya badan atau lembaga yang menggunakan atau membelanjakan uang negara harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Masyarakat, menurutnya, harus menjadi kontrol dan mitra pemerintah untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar pembangunan di tingkat desa bisa maksimal.
“Selain itu, dengan begini tugas pemerintah desa lebih mudah. Kita tidak perlu menjelaskan tentang APBDes kepada perorangan, tinggal yang mau tahu silakan datang ke balai desa dan bisa dilihat langsung. Tapi kalau ada yang bertanya tetap kita kasih penjelasan,” imbuhnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Karang Jaya, Afrizal, mengapresiasi langkah Desa Lubuk Kumbung yang sudah berani melakukan transparansi penggunaan anggarannya.
Menurutnya, hal tersebut alangkah baiknya juga diikuti oleh dinas atau instansi, baik oleh SKPD atau sekolah yang menggunakan dana BOS.
Sehingga Kabupaten Muratara bisa menjadi contoh untuk transparansi akuntabilitas dan anggaran bagi wilayah-wilayah lainnya.
“Dua jempol untuk desa-desa yang sudah berani pasang. Apalagi kalau sekolah dan dinas juga pasang. Pokoknya, setiap pengguna anggaran kalau bisa harus pasang,” paparnya.
Laporan : Supriyadi
Editor : Dwi Irmayanti
