Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 01 Juli 2017

Demi Transparansi, Pemdes Lubuk Kumbung Pampang Baliho APBDes 2017

Muratara - SeputarKito.com, Meskipun baru bersifat imbauan, bagi Pemerintah 
Desa (pemdes) Lubuk Kumbung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) sudah mulai melakukan perintah Kementerian Desa untuk memasang spanduk atau baliho APBDes di Desanya.

Menurut kepala Deaa Lubuk Kumbung, Muhammad Halian, dia belum mendapatkan perintah secara resmi untuk memasang baliho baik dari pemerintah Kabupaten Muratara, Provinsi  maupun pusat. Namun, dia katakan semua itu demi transparansi. 

“Jujur kita belum terima surat edaran yang mewajibkan agar memasang baliho tersebut, baik dari Kemendes ataupun dari pemkab. Namun ini sebagai bentuk transparansi penggunaan APBDes kepada masyarakat, agar masyarakat tahu uang yang masuk berapa dan dibelanjakan apa saja,” ujar Halian, saat wawancara awak media SeputarKito, Lubuk Kumbung, Sabtu, 1 Juli 2017.

Dikatakannya, di era modern saat ini, sudah selayaknya badan atau lembaga yang menggunakan atau membelanjakan uang negara harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Masyarakat, menurutnya, harus menjadi kontrol dan mitra pemerintah untuk bersama-sama melakukan pengawasan agar pembangunan di tingkat desa bisa maksimal.

“Selain itu, dengan begini tugas pemerintah desa lebih mudah. Kita tidak perlu menjelaskan tentang APBDes kepada perorangan, tinggal yang mau tahu silakan datang ke balai desa dan bisa dilihat langsung. Tapi kalau ada yang bertanya tetap kita kasih penjelasan,” imbuhnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Karang Jaya, Afrizal, mengapresiasi langkah Desa Lubuk Kumbung yang sudah berani melakukan transparansi penggunaan anggarannya.

Menurutnya, hal tersebut alangkah baiknya juga diikuti oleh dinas atau instansi, baik oleh SKPD atau sekolah yang menggunakan dana BOS.

Sehingga Kabupaten Muratara bisa menjadi contoh untuk transparansi akuntabilitas dan anggaran bagi wilayah-wilayah lainnya.

“Dua jempol untuk desa-desa yang sudah berani pasang. Apalagi kalau sekolah dan dinas juga pasang. Pokoknya, setiap pengguna anggaran kalau bisa harus pasang,” paparnya.

Laporan : Supriyadi 
Editor : Dwi Irmayanti

Jumat, 12 Mei 2017

Puasa Ramadhan dan Hari Raya Tahun 2017


Jakarta-SeputarKito.com, Kedatangan bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2017 ini diprediksi akan berlangsung bareng, seperti tahun 2016. Baik oleh kalangan yang berpegang pada hisab maupun (imkanur) rukyah. Awal puasa Ramadhan akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2017, sementara Idul Fitri akan jatuh pada 25 Juni 2017.
“Dengan demikian, warga Muhammadiyah, dan umat Islam se-Indonesia akan memulai shalat tarawih sejak Jum’at malam (26 Mei),” jelas Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Nadjib Hamid MSi, (14/3), seraya menambahkan bahwa puasa tahun ini hanya 29 hari.
Menurut Nadjib, kebersamaan penyambutan awal Ramadhan ini terjadi karena posisi hilal saat ijtimak akhir Sya’ban sudah di atas 4 derajat. “Awal Ramadhan dipastikan bareng karena saat akhir bulan Sya’ban, ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, dan posisi hilal saat matahari terbenam sudah di atas 4 derajat.”
Dalam perhitungan hisab haqiqi wujudul hilal yang dipedomani oleh Muhammadiyah, disebutkan bahwa ijtimak jelang Ramadhan terjadi pada hari Jum’at, 26 Mei 2017 M pukul 02:46:53 WIB. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari, di Yogyakarta = +08 derajat 01’ 58’ (hilal sudah wujud).
“Dan di seluruh wilayah Indonesia, pada saat terbenam Matahari itu, posisi rembulan atau bulan sabit  berada di atas ufuk. Sehingga 1 Ramadhan 1438 H jatuh pada hari Sabtu, 27 Mei 2017 M,” tegasnya.
Nadjib menambahkan, kebersamaan juga akan terjadi pada Idul Fitri. “Untuk Idul Fitri, ijtimak jelang Syawal 1438 H terjadi pada hari Sabtu, 24 Juni 2017, pada pukul 09:33:12 WIB.”
Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta adalah 03 derajat 46’ 31’. Artinya, hilal sudah wujud. Dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam Matahari, posisi rembulan (Bulan) sudah berada di atas ufuk. “Sehingga 1 Syawal 1438 H atau yang lebih dikenal dengan Lebaran Idul Fitri jatuh pada Ahad, 25 Juni 2017,” tegasnya.
Meski demikian, Nadjib tidak menampik jika ada kemungkinan perbedaan hari dan tanggal Idul Fitri ini. Terutama bagi kalangan yang menggunakan metode “rukyah” murni. Sebab, posisi hilal saat matahari terbenam pada tanggal 24 Juni 2017 berada di angka 3 yang mungkin sulit untuk dirukyah secara kasat mata.
“Tapi berdasarkan metode imkanur rukyah, mereka berpandangan bahwa jika posisi hilal sudah berada di atas 2 derajat, maka sudah dinilai masuk bulan baru,” jelas Nadjib.
Perlu diketahui bahwa terdapat dua metode dalam penetapan awal bulan hijriah: rukyah dan hisab. Keduanya berpijak dari Hadits Rasulullah “shumu lirukyatihi wa aftiru lirukyatihi”. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, selain rukyat bil’ain (mata telanjang), juga dilakukan rukyat bil ilmi (rukyat melalui perhitungan ilmiah), yang kini lebih dikenal dengan ilmu hisab atau ilmu falak.
Dalam sistem rukyat bil’ain, atau lazim disebut rukyah saja, mengharuskan seseorang melihat hilal tanggal 29 bulan Qamariyah. Jika hilal dapat dilihat ketika matahari terbenam (saat terjadinya ijtima’), maka malam itu dan keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan baru. Jika tidak, disempurnakan (istikmal) menjadi 30 hari.
Sementara dalam hisab, di Indonesia ada dua aliran: haqiqi dan urfi. Hisab urfi adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional.
Sedangkan hisab haqiqi didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya, bahwa umur tiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Sehingga boleh jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari atau boleh jadi bergantian.

Sumber: pwmu
Editor: Dwi Irmayanti

Rabu, 03 Mei 2017

DESA PONGGOK HASILKAN 6,5 M PERTAHUN

Foto: Sumber (KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO)
MADIUN-SeputarKito.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo meminta para kepala desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mencontoh kinerja aparat Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Menurut Eko, kreativias aparat desa di Kecamatan Polanharjo itu mampu mendongkrak pendapatan pengelolaan pemandian tua yang sangat fantastis di daerah itu dari Rp 5 juta per tahun menjadi Rp 6,5 miliar per tahun.

Yang dimaksudkan Eko adalah bekas tempat pemandian tua yang tidak terurus di desa tersebut. Pemandian itu kemudian dibenahi dan kini menjadi salah satu destinasi menarik di Klaten. Obyek wisata bernama Umbul Ponggok itu kian terkenal setelah foto-fotonya tersebar ke media sosial.

"Setelah dirapikan, dikasih sofa, motor, kuda lumping, ikan, dikasih kamera di dalam air. Jadi para pengunjung bisa berenang sambil selfie di dalam air," kata Eko saat berkunjung di Desa Metesih, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Senin 26 September 2016.

Setelah disulap menjadi obyek wisata kekinian, kata Eko, pemandian Ponggok mampu mengundang wisatawan dari berbagai daerah. Kini badan usaha milik desa (BUMDes) tersebut mampu memperoleh pendapatan Rp 6,5 miliar per tahun dengan keuntungan bersih mencapai Rp 3 miliar dari tempat tersebut.

"Keuntungannya digunakan untuk pemberdayaan usaha BUMDes yang lain. Usaha itu mulai dari penyediaan fasilitas air bersih, homestay hingga tempat makan," kata Eko.

Menurut dia, kesuksesan aparat Desa Ponggok mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandian tua itu bukan tanpa sebab. Aparat desa setempat mendirikan BUMDes yang mampu mempercepat terwujudnya desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kondisi itu menjadikan BUMDes Ponggok sebagai percontohan nasional.

Eko mengatakan, tahun ini pemerintah pusat memberikan bantuan dana sebanyak Rp 46, 8 triliun kepada 74.754 desa di seluruh Indonesia. Rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp 600 juta hingga Rp 700 juta. Masih ada tambahan bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten dengan besaran nilai berbeda-beda di setiap Desa.

Eko menjelaskan, dana desa tiap tahun akan ditingkatkan. Tahun ini jumlahnya hampir 47 triliun dan ditingkatkan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun berikutnya, akan bertambah lebih besar lagi dari Rp 70 triliun menjadi Rp 103 triliun, dan naik lagi menjadi Rp 111 triliun di periode berikutnya.

Ditemui di tempat yang sama, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika mengatakan, saat ini hanya 13.000 desa yang memiliki BUMDes.

Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto menyebutkan bahwa pada 2016 sudah terdapat 72 BUMDes di Kabupaten Madiun. Hanya saja, keberadaan BUMDes masih dalam tahap pembentukan kelembagaan, "Orientasi desa tahun ini masih ke arah infrastruktur," kata Tontro.

Sumber: Kompas
Editor: Dwi Irmayanti

Sabtu, 29 April 2017

KADES DIHIMBAU PASANG SPANDUK PENGUNAAN ANGARAN DESA


CIREBON - SeputarKito.com, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjoyo, menginstruksikan kepada kepala desa di seluruh Indonesia untuk memasang spanduk rincian anggaran dan bioskop desa sehingga terciptanya transparansi dan pembangunan ekonomi desa.

"Nanti para kepala desa harus membuat spanduk anggaran tentang dana desa," kata Eko Putro saat berkunjung ke Desa Pabedilan Kaler, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 28 April 2017. 
Selain membuat spanduk, Eko mengimbau agar kepala desa mempunyai insiatif untuk memanfaatkan balai desa sebagai ajang pertumbuhan ekonomi dengan membuat bioskop desa yang didalamnya itu bisa di topang masyarakat untuk berwirausaha.

"Kedatangan saya ke sini karena minggu lalu didatangi bidan-bidan desa asal Cirebon yang membuat saya sangat terharu dengan keberanian bidan-bidan ini," paparnya.

Ia menjelaskan, bagi kepala desa yang tidak membuat spanduk tentang anggaran desa maka pemerintah tidak akan memberikan insentif kepada desa tersebut, hanya akan mendapatkan Rp800 juta per tahun yang seharusnya bisa mendapatkan Rp1,3 miliar.

"Disamping memasang spanduk kepala desa juga wajib menjalankan empat program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yakni pengembangan produk unggulan desa (prudes), mengembangkan badan usaha milik desa, membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga desa," pungkasnya.

Sumber: Okezone
Editor: Dwi Irmayanti 

Jumat, 28 April 2017

LAMAN SITUS TELKOMSEL DIBAJAK

Jakarta - SeputarKito.com,  Website telkomsel pagi ini tidak dapat diakses akibat deface hacker. Alih-alih menampilkan laman depan telkomsel saat mengetikkan alamat situs operator plat merah ini, pengguna malah disuguhkan laman hitam yang menuntut Telkomsel untuk menurunkan tarif internet.

Saat ini laman situs Telkomsel tak lagi dapat diakses. Namun, hasil pencarian di mesin pencari masih menunjukkan kata Fuck Telkomnyet, untuk situs www.telkomsel.com. 

Dalam laman pengganti ini, hacker menggunakan kata kasar untuk mengungkapkan kekecewaannya atas tarif internet Telkomsel. Ia juga berharap agar kuota internet yang dijual oleh Telkommsel tidak terbagi dalam banyak jaringan, baik 2G/3G/4G. 

Ia juga menyatakan ketidaksetujuannya atas layanan streaming film dan kuota musik. Dalam laman deface ini ua juga menyebutkan beberapa penyedia layanan streaming tersebut, diantarnya HOOQ dan VIU. 

Menanggapi hal ini, Adita Irawati, Vice president Corporate Communication Telkomsel, menyampaikan permohonan maafnya atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Menurutnya, saat ini Telkomsel tengah melakukan penelusuran dan perbaikan yang dibutuhkan agar pelanggan dan masyarakat bisa segera mengakses lagi www.telkomsel.com.

Jika pelanggan Telkomsel membutuhkan informasi produk dan layanan Telkomsel, Ira mengimbau pengguna bisa mendapatkannya melalui saluran Telkomsel lain seperti aplikasi MyTelkomsel, Call Center, dan GraPARI.

Sumber: Net/Cnn
Editor: Dwi Irmayanti